Udang Udang - Pada Senin (27/5/2024), Majelis Parlemen NATO secara resmi mengumumkan bahwa Kosovo telah diterima sebagai anggota rekanan setelah mendapatkan persetujuan mayoritas dari anggota NATO. Ini merupakan tonggak sejarah penting bagi Kosovo, sebuah negara di Balkan Barat yang sebelumnya hanya memiliki status sebagai pengamat dalam Majelis Parlemen NATO.
Sebagai anggota rekanan, Kosovo memiliki hak untuk mengajukan resolusi dan amandemen resolusi di Majelis Parlemen NATO. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki hak suara dalam pemungutan suara dan tidak diwajibkan untuk memberikan kontribusi finansial terhadap organisasi tersebut. Saat ini, Kosovo menjadi salah satu dari sembilan anggota rekanan Majelis Parlemen NATO, bergabung dengan negara-negara seperti Serbia dan Bosnia-Herzegovina.
- Ambisi Kosovo untuk Bergabung dengan NATO
Perwakilan Kosovo, Driton Hyseni, menggambarkan penambahan status ini sebagai pencapaian puncak dari kerja sama yang telah berlangsung selama sepuluh tahun antara Parlemen Kosovo dan Majelis Parlemen NATO. "Sejak Juni 2014, Kosovo telah diwakili sebagai delegasi pengamat. Meskipun menghadapi berbagai penolakan dan hambatan dari Serbia dan aktor politik di Belgrade, status Kosovo akhirnya diakui dan tidak bisa dihentikan," ungkap Hyseni seperti yang dilaporkan oleh Euractiv. Presiden Kosovo, Vjosa Osmani, juga menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota NATO yang telah menyetujui keanggotaan Kosovo di Majelis Parlemen NATO. "NATO merupakan tujuan Kosovo, dan langkah ini akan memastikan suara mayoritas penduduk Kosovo yang pro-NATO dapat didengar di panggung internasional. Kami akan terus bekerja sama dengan sekutu kami untuk mempercepat proses keanggotaan kami di NATO," katanya.
- Serbia Menuduh Adanya Perlakuan Istimewa terhadap Kosovo oleh Barat
Kepala Negosiator Serbia untuk Kosovo, Petar Petkovic, menanggapi keputusan tersebut dengan menuduh adanya kebijakan standar ganda dari negara-negara Barat. Menurutnya, penerimaan Kosovo sebagai anggota rekanan Majelis Parlemen NATO adalah bukti dari perlakuan istimewa yang diberikan Barat kepada Kosovo. "Barat sekali lagi memberikan hadiah kepada anaknya. Apa sanksi yang diberikan Barat kepada Pristina? Sebaliknya, Kosovo justru menerima pembebasan visa, partisipasi dalam pertemuan internasional, dan percepatan proses menuju keanggotaan organisasi internasional," tegas Petkovic, seperti yang dikutip oleh Euronews. Dia juga menambahkan bahwa Barat terus memberikan tekanan kepada Serbia dan rakyatnya terkait masalah Kosovo, menggambarkannya sebagai tindakan yang mengganggu kedaulatan Serbia.
- KFOR Menolak Bernegosiasi dengan Pelaku Kekerasan di Banjska
Pasukan Penjaga Perdamaian NATO di Kosovo (KFOR) telah memberikan klarifikasi terkait dugaan bahwa mereka bernegosiasi dengan pelaku kekerasan di Banjska pada September 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak pernah ada negosiasi antara mereka dan kelompok asal Serbia terkait insiden tersebut. "Kami tidak pernah terlibat dalam negosiasi semacam itu. Pasukan kami hanya dikerahkan setelah insiden tersebut berakhir," jelas perwakilan KFOR seperti yang dilaporkan oleh Kossev. Mereka menambahkan bahwa insiden di Banjska merupakan bagian dari serangkaian kekerasan yang terjadi, termasuk serangan terhadap pasukan KFOR di Zvecan pada Mei 2023. "Kekerasan di Banjska terjadi setelah serangkaian insiden kekerasan, termasuk serangan terhadap pasukan KFOR pada Mei 2023 yang menyebabkan 93 personel KFOR terluka, beberapa di antaranya mengalami luka serius," tambah mereka.
Baca Juga : Korea Selatan Blokir Lagu Propaganda Kim Jong Un di TikTok
Dengan penambahan status sebagai anggota rekanan Majelis Parlemen NATO, Kosovo telah mengambil langkah signifikan menuju integrasi penuh dengan komunitas internasional dan meningkatkan perannya dalam keamanan regional. Meskipun masih ada ketegangan politik di kawasan tersebut, keputusan ini diharapkan dapat menjadi langkah maju bagi stabilitas dan perdamaian di Balkan Barat. Cari tahu juga informasi menarik dan terupdate lainnya di Liputan Viral
Social Header