Udang Udang - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengungkapkan adanya laporan penggunaan anggaran pendidikan di daerah yang dialokasikan untuk perbaikan jalan dan jembatan. Infrastruktur ini disebut sebagai sarana penunjang pendidikan, namun penggunaannya menimbulkan kekacauan dalam nomenklatur dan tujuan anggaran, yang akhirnya berdampak pada output yang tidak jelas. Menurut Dede, perlu ada audit terhadap anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah untuk memastikan peruntukannya sesuai dengan tujuan asli, yaitu peningkatan kualitas pendidikan.
"Hal ini harus diaudit karena peruntukan anggaran pendidikan harus jelas. Tujuan dari anggaran pendidikan bukanlah untuk membangun infrastruktur seperti jalan, tetapi untuk memastikan siswa menjadi cerdas dan paham, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dan meningkatkan grade siswa sesuai dengan perkembangan zaman," kata Dede dalam keterangan resmi di Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024.
Alokasi Anggaran Pendidikan: Hanya Tiga Provinsi yang Memenuhi 20 Persen
Dede Yusuf menegaskan pentingnya mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN dan APBD untuk pendidikan, yang merupakan amanat konstitusi. Namun, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari 34 provinsi di Indonesia, hanya tiga provinsi yang mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan. Provinsi lainnya masih di bawah 20 persen, bahkan ada yang hanya mengalokasikan tiga persen dari APBD untuk pendidikan.
"Data dari Kemendagri menunjukkan dari 34 provinsi, hanya tiga yang menyiapkan anggaran 20 persen, sisanya di bawah 20 persen. Bahkan ada beberapa provinsi yang hanya mengalokasikan tiga persen dari APBD untuk pendidikan," jelas Dede. "Hal ini menyebabkan kualitas masyarakat di provinsi tersebut rendah. Ini tanggung jawab kita bersama untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," lanjutnya.
Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat: 52 Persen Dialokasikan ke Daerah
Selain mandatory spending 20 persen, pemerintah pusat juga mengalokasikan 52 persen anggaran pendidikan ke daerah melalui transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan DAK non-fisik. Dede Yusuf menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan tahun 2024 mencapai 665 triliun rupiah, dengan sekitar 52 persen atau sekitar Rp346,5 triliun dialokasikan ke daerah. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak memiliki data yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa penempatan anggaran itu tidak tepat.
"Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa meskipun ada anggaran, mungkin penempatannya tidak tepat,” kata Dede.
Pentingnya Audit Terhadap Dana Pendidikan yang Ditransfer ke Daerah
Mantan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi periode 2014-2019, Mohammad Nasir, juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh APBN. Ia menegaskan bahwa anggaran yang ditransfer ke daerah harus diaudit secara menyeluruh untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan pendidikan.
"Saya pernah tanyakan ke Ibu Menteri dan Pak Menko, apakah anggaran yang dialokasikan ke daerah pernah diaudit oleh Kementerian Keuangan? Jawabannya tidak bisa mengaudit secara detail. Ini menimbulkan pertanyaan besar karena jika anggaran pendidikan tidak diaudit, bagaimana kita bisa memastikan bahwa 100 persen dana tersebut digunakan untuk pendidikan? Mungkin hanya 40 persen yang digunakan untuk pendidikan, sementara 60 persen digunakan untuk keperluan lain. Audit sangat penting untuk memastikan realokasi anggaran yang tepat," jelas Nasir.
Komitmen Politik dalam Penggunaan Anggaran Pendidikan
Dede Yusuf menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu meluruskan komitmen politik mereka dalam penggunaan anggaran pendidikan. Penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran tidak hanya merugikan sektor pendidikan, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
"Kita harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam mengawasi dan mengaudit penggunaan anggaran ini," tegas Dede.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa dana yang ada benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Pengawasan yang ketat dan audit yang rutin perlu dilakukan untuk menghindari penyimpangan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
"Dalam konteks ini, kita perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan audit terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, sulit bagi kita untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan," kata Dede.
Baca Juga : Polemik Kehadiran Dokter Asing dan Dampaknya bagi Dunia Kedokteran Indonesia
Kesimpulan: Mengutamakan Pendidikan untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan harus dipastikan benar-benar digunakan untuk tujuan pendidikan, bukan untuk keperluan infrastruktur yang tidak relevan. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, kompeten, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Cari tahu juga informasi menarik dan terupdate lainnya di Warkop Siang
"Dengan komitmen yang kuat dan pengawasan yang ketat, kita dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara optimal untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," tutup Dede.
Social Header